INFORMASIMERAHPUTIH.com | Cianjur — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal melibatkan masyarakat Kabupaten Cianjur dalam program penanaman kembali hutan gundul atau reboisasi di sejumlah wilayah rawan kerusakan alam.
Program tersebut saat ini mulai berjalan di beberapa daerah di Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang terlibat dalam penanaman pohon akan diberikan upah sebesar Rp50 ribu per orang, dengan sumber anggaran berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi Mulyadi mengatakan, program itu menjadi bagian dari upaya pengembalian tata ruang yang selama ini dinilai mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan, khususnya di kawasan pegunungan dan daerah resapan air.
“Saya fokus ke Cianjur dan Bogor untuk pengembalian tata ruang. Setelah itu nanti kami dorong sejumlah anggaran pada perubahan APBD agar masyarakat bisa menanam pohon di daerah tebing. Satu orang bisa mengelola satu sampai dua hektare,” kata Dedi, Kamis (7/5/2026).
Menurut gubernur yang akrab disapa KDM tersebut, program reboisasi sangat cocok diterapkan di wilayah Cianjur. Pasalnya, sejumlah bencana yang terjadi belakangan ini dinilai tidak lepas dari kerusakan lingkungan dan hilangnya kawasan hutan.
Ia menilai banyak kawasan yang seharusnya menjadi hutan atau ditanami pohon keras justru berubah fungsi menjadi lahan pertanian sayur mayur. Kondisi itu berdampak pada menurunnya daya serap tanah terhadap air hujan dan memicu bencana seperti longsor hingga banjir.
“Tidak selarasnya manusia dengan alam. Kita paham misalnya di Cianjur banyak hal aneh yang tidak logis terjadi, seperti banjir di kawasan puncak yang biasanya terjadi di dataran rendah,” ujarnya.
Dedi menegaskan, Pemprov Jawa Barat saat ini tengah serius melakukan penataan ulang kawasan hutan dan daerah resapan air di sejumlah wilayah. Program tersebut juga sudah dibahas bersama pemerintah pusat.
Secara birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang serta Kementerian ATR/BPN. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa pemerintah kabupaten dan kota harus selaras dengan kebijakan pengembalian tata ruang yang tengah dijalankan Pemprov Jabar.
“Kabupaten dan kota harus mengikuti. Program ini sudah berjalan di kawasan Ciremai, beberapa wilayah kaki gunung di Bandung, kemudian warga Takokak juga datang kepada saya memperjuangkan sumber mata air mereka,” katanya.
Program reboisasi itu diharapkan tidak hanya mampu memulihkan kawasan hutan dan sumber air, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui keterlibatan langsung dalam penanaman dan pemeliharaan pohon.
Pemprov Jabar menargetkan gerakan penghijauan tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko bencana alam sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cianjur yang selama ini dikenal rawan banjir dan longsor. (yn)
