INFORMASIMERAHPUTIH.com | Cianjur — Kondisi pendidikan di Cianjur tengah menghadapi tantangan serius. Sebanyak 469 ruang kelas yang tersebar di 125 sekolah dasar (SD) dilaporkan dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar yang menjadi tidak optimal.
Ratusan ruang kelas yang mengalami kerusakan itu membutuhkan penanganan segera. Pasalnya, di sejumlah sekolah, para siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar secara bergantian bahkan digabung dengan kelas lain akibat keterbatasan ruang yang layak digunakan.
Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur, Rifki Mohamad Ramdan, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut pada tahun anggaran 2026.
“Meski kondisi anggaran saat ini masih terbatas, kami tetap memprioritaskan perbaikan ruang kelas yang mengalami kerusakan paling parah,” ujar Rifki, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan berat di antaranya SDN Pasir Munding 4 di Kecamatan Cibeber dan SDN Karyamukti di Kecamatan Campaka. Kedua sekolah tersebut menjadi prioritas dalam rencana rehabilitasi karena kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Dampak kerusakan ini dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya di SDN Pasir Munding 4, di mana kegiatan belajar harus dilakukan secara bergiliran karena ruang kelas roboh dan tidak dapat digunakan.
Seorang siswa kelas 4, Eliana Putri, mengaku harus menunggu giliran untuk masuk kelas setiap harinya.
“Jadi harus bergantian masuk kelas, nunggu kelas satu bubar dulu, baru kelas empat masuk. Pengennya masing-masing kelas punya ruangan sendiri,” ungkapnya.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan belajar, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran. Di beberapa sekolah lainnya, siswa bahkan harus belajar dalam kondisi berdesakan karena ruang kelas yang tersedia tidak mencukupi.
Rifki menegaskan bahwa pemerintah daerah akan fokus pada rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan berat sebagai langkah awal. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ruang belajar sehingga proses pendidikan dapat berjalan normal kembali.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Cianjur juga tengah mengupayakan sumber pendanaan alternatif. Di antaranya dengan mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi untuk tahun anggaran 2027.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah.
“Selain dari APBD, kami juga mengajukan usulan ke provinsi untuk tahun 2027 dan membuka peluang bantuan melalui CSR,” tambah Rifki.
Langkah ini dinilai penting mengingat keterbatasan anggaran daerah yang tidak memungkinkan seluruh perbaikan dilakukan dalam waktu singkat. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan permasalahan ruang kelas rusak dapat segera teratasi.
Pemerhati pendidikan menilai bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Infrastruktur pendidikan yang layak merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang kualitas belajar siswa.
Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kondisi ini akan berdampak jangka panjang terhadap mutu pendidikan di daerah. Oleh karena itu, percepatan rehabilitasi menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.
Dengan adanya langkah strategis yang disiapkan Pemkab Cianjur, diharapkan proses perbaikan dapat berjalan bertahap dan tepat sasaran. Para siswa pun diharapkan dapat kembali belajar dengan nyaman dan aman di ruang kelas yang layak. (yn)
